Dirut BPJS Kesehatan Tantang Anggota DPR: "Kalau Bisa Rapikan Data PBI, Saya Gaji"

Jakarta - Debat panas mewarnai rapat kerja antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dan anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, pada Rabu (11 Februari 2026). Persoalan utamanya adalah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan.

Ghufron secara terbuka menantang dan menyatakan kesediaannya untuk menggaji Zainul jika sang anggota dewan mampu merapikan data peserta PBI JK dalam waktu singkat.

Pemicu Debat Data BPJS Kesehatan

Debat ini bermula dari kritik Zainul yang menilai BPJS Kesehatan kurang proaktif mengantisipasi dampak penonaktifan peserta, terutama pasien penyakit berat. Zainul mempertanyakan mengapa data pasien kronis tidak bisa dipilah agar tidak ikut dinonaktifkan.

"Ketika Bapak terima data, kan Bapak punya data. Pasien JKN atau BPJS yang masuk kategori penyakit berat itu disampaikan Kemensos atau Kemenkes, bahwa ini jangan dinonaktifkan," ujar Zainul kepada Ghufron.

Alasan BPJS Kesehatan Kesulitan Pilah Data