Said Didu Bocorkan 50 Nama Oligarki yang Dibahas Langsung dengan Presiden Prabowo

- Jumat, 13 Februari 2026 | 08:25 WIB
Said Didu Bocorkan 50 Nama Oligarki yang Dibahas Langsung dengan Presiden Prabowo

Said Didu Bongkar Daftar 50 Nama Oligarki dari Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan isi pertemuannya yang berlangsung lebih dari empat jam dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara eksklusif di Kompas TV, Kamis (12/2/2026), Didu menyebut Presiden secara terbuka mengidentifikasi puluhan nama oligarki yang diduga menikmati praktik ekonomi merugikan negara.

Daftar 50 Nama Oligarki dan Peringatan dari Presiden

"Saya catat empat halaman, termasuk nama-nama. Ada 50 nama, bahkan 10 di antaranya disebut lebih parah," ujar Said Didu. Menurutnya, Presiden menyatakan telah mengetahui kelompok-kelompok yang menguasai sebagian besar aset dan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo disebut memberikan peringatan tegas: "Orang-orang ini harus disadarkan. Kalau tidak mau sadar, hukum yang akan berjalan. Kalau masih bandel, akan saya umumkan kepada rakyat biar rakyat yang menghukum." Namun, Prabowo dikabarkan khawatir nama-nama tersebut bocor sebelum proses hukum berjalan karena dapat menimbulkan gejolak besar.

Pertemuan dengan 5 Taipan dan Isu Dominasi Ekonomi

Said Didu juga menyinggung pertemuan Presiden dengan lima taipan yang disebut menguasai porsi ekonomi terbesar di Indonesia. "Data menunjukkan lima orang itu memang menguasai ekonomi paling besar. Soal apakah terlibat pelanggaran, saya tidak bisa menyebutkan," jelasnya.

Ia mengingatkan publik agar fokus pada agenda mengembalikan kedaulatan negara, bukan sekadar dukungan figur. "Kalau kita mendukung si A, si B, si C tanpa agenda, ujung-ujungnya dijual ke oligarki. Negeri ini butuh pemimpin kuat karena kerusakannya harus dihentikan," tegas Didu.

Pembahasan Reformasi Polri dan Pergantian Kapolri

Dalam pertemuan tersebut, isu reformasi Polri dan pergantian Kapolri juga dibahas mendalam. Said Didu membantah anggapan bahwa Presiden terikat balas budi politik. "Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang," katanya.


Halaman:

Komentar