Sidang penetapan awal Ramadhan 2026 ini berlangsung secara kolektif dan melibatkan berbagai lembaga kompeten. Hadir dalam sidang tersebut perwakilan dari Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta perwakilan ormas Islam dan pondok pesantren.
Perbedaan dengan Penetapan Awal Ramadhan Muhammadiyah 2026
Keputusan pemerintah ini berbeda dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Perbedaan ini muncul karena metode yang digunakan. Muhammadiyah mengadopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan pendekatan astronomi global (wujudul hilal internasional), yang tidak lagi bergantung pada visibilitas hilal di lokasi tertentu.
Ajakan Menyikapi Perbedaan dengan Bijak
Menanggapi perbedaan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak seluruh umat Islam untuk menyikapinya dengan sikap tasamuh (saling menghargai) dan kebijaksanaan.
"Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri," pesan Haedar Nashir. Ia menegaskan bahwa perbedaan semacam ini akan terus terjadi selama belum ada kalender hijriah tunggal yang disepakati secara global.
Dengan adanya dua penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat saling menghormati pilihan masing-masing dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2026.
Artikel Terkait
Tembok Ratapan Solo Viral: Fakta Rumah Jokowi Jadi Spot Hype Gen Z
Wamenag Larang Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan: Imbauan Jaga Toleransi
Suami Anggota DPRD Jateng Selamat dari Penembakan, Tuding Oknum DPR RI Dalangi Teror
GP Ansor Gelar Perayaan Imlek 2577 Kongzili: Wujud Nyata Harmoni Kebangsaan