Laporan KPF 2025: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Pasca Reformasi

Menurut KPF, eskalasi Agustus 2025 tidak bisa direduksi hanya pada isu tunggal kenaikan tunjangan. Peneliti KPF, Ravio Patra, menyatakan akar persoalan terletak pada akumulasi ketidakpuasan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan persepsi ketidakpekaan elite politik terhadap tekanan hidup kaum muda. Mobilisasi massa dinilai sebagai ekspresi politik yang rasional atas situasi tersebut.

Temuan Kunci: Pembiaran dan Kelalaian Aparat Keamanan

Laporan KPF mencatat pola peningkatan kekerasan terstruktur dan kegagalan intervensi di fase krusial. Meski tidak menunjuk satu aktor pemberi perintah, KPF menilai terjadi pembiaran dan kelalaian serius oleh aparat keamanan yang berkontribusi pada meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban sipil. Laporan juga mendokumentasikan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal, hingga indikasi penyiksaan.

Penegakan Hukum yang Tidak Proporsional dan Membungkam

Data KPF menunjukkan ribuan kaum muda, termasuk anak-anak, ditahan tanpa kejelasan tuduhan. Pasca kerusuhan, penegakan hukum dinilai "tajam ke bawah" dimana aktivis dan warga sipil cepat ditetapkan sebagai tersangka, seringkali hanya berdasarkan unggahan media sosial. Sebanyak 703 warga sipil di berbagai daerah masih menghadapi proses hukum, sementara penyelidikan terhadap dugaan penjarahan terkoordinasi justru stagnan.

Peringatan KPF: Bom Waktu Ketidakpuasan Sosial

KPF menegaskan tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun, laporan ini memperingatkan bahwa penyempitan ruang sipil, kriminalisasi kritik, dan pembungkaman kaum muda hanya akan mengakumulasi ketidakpuasan. Ravio Patra menutup, "Akumulasi yang sama akan meledak layaknya bom waktu ketika pemicu berikutnya hadir." Laporan ini menekankan pentingnya akuntabilitas struktural, bukan hanya menghukum pihak yang paling mudah dituduh.