PDIP Bongkar Anggaran Makan Bergizi Gratis: Potong Dana Pendidikan Rp223,5 Triliun di APBN 2026

Dasar Hukum dan Penjelasan PDIP

Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa klaim anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi kementerian/lembaga adalah keliru. Ia mengajak publik merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Pada Penjelasan Pasal 22 UU tersebut disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk Program Makan Bergizi. Ketentuan ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026, yang mencantumkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp223.558.960.490.

Transparansi sebagai Bentuk Penghormatan Konstitusi

Adian Napitupulu menekankan bahwa langkah PDIP membuka data ini merupakan bentuk penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip tata kelola negara yang transparan. Penyampaian informasi yang benar sesuai UU dan Perpres dinilai penting untuk meluruskan pemahaman publik.

"Kita bernegara dipandu oleh Undang-Undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan Pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi kita luruskan: ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan," jelas Adian.

Melalui penjelasan ini, PDIP berharap masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan akurat mengenai sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di publik.