Kritik Mahasiswa: Analisis Strategi Advokasi & Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia

- Jumat, 27 Februari 2026 | 22:50 WIB
Kritik Mahasiswa: Analisis Strategi Advokasi & Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia

Analisis Kritik Mahasiswa: Peran dan Strategi Advokasi dalam Demokrasi Indonesia

Oleh: Laksamana Muda TNI (Purn) Adv. Dr. Surya Wiranto, SH MH

Kritik mahasiswa merupakan bagian inheren dari sistem demokrasi konstitusional Indonesia, yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Artikel ini menganalisis pendekatan advokasi Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, dalam mengkritisi kebijakan pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), Danantara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis dilakukan dengan kerangka teori konsolidasi kekuasaan, civil society, dan akuntabilitas demokratis.

Kritik Mahasiswa dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap pemerintah adalah konsekuensi dari kedaulatan rakyat. Mahasiswa secara historis berperan sebagai moral force dan social control, dengan legitimasi hukum dari UU No. 9 Tahun 1998. Di era pemerintahan 2024-2029, kritik terhadap program strategis nasional menjadi relevan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Sebagai pimpinan BEM KM UGM, Tiyo Ardianto merepresentasikan suara generasi muda terdidik. Kritiknya tidak hanya normatif, tetapi menggunakan analisis struktural yang mengaitkan kebijakan dengan konsolidasi kekuasaan, menunjukkan transformasi peran mahasiswa menjadi aktor intelektual dalam diskursus kebijakan publik.

Substansi Kritik terhadap Kebijakan Publik

Pendekatan Tiyo Ardianto menggunakan kerangka analisis sistematis. Dalam mengkritisi KDKMP, ia menyoroti potensi program sebagai instrumen konsolidasi politik di tingkat desa. Analisis terhadap Danantara menyoroti implikasi politik dari keterlibatan aktor ekonomi besar dalam investasi negara.

Kritik tajam terhadap Program MBG diinterpretasikan dalam kerangka political dependency, di mana penerima manfaat berpotensi bergantung secara politis. Pendekatan ini menunjukkan kapasitas intelektual yang menghubungkan kebijakan dengan dinamika kekuasaan struktural, meski perlu waspada terhadap kecenderungan reduksionisme politik.

Kekuatan Epistemik dan Legitimasi Moral Advokasi


Halaman:

Komentar