Kritik Mahasiswa: Analisis Strategi Advokasi & Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia

- Jumat, 27 Februari 2026 | 22:50 WIB
Kritik Mahasiswa: Analisis Strategi Advokasi & Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia

Kekuatan utama pendekatan ini terletak pada konstruksi argumentasi yang mencapai level analisis struktural dan epistemologis, selaras dengan critical policy analysis. Penggunaan data empiris (seperti jumlah desa, tenaga kerja, dan perputaran dana) memperkuat legitimasi argumentasi berbasis bukti.

Keberanian moral untuk mempertahankan independensi organisasi mahasiswa mencerminkan prinsip constitutional morality. Namun, kekuatan ini perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap kompleksitas realitas kebijakan publik dan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Transformasi Menuju Pendekatan Deliberatif yang Konstruktif

Untuk meningkatkan efektivitas, kritik mahasiswa perlu bertransformasi dari pendekatan konfrontatif menuju deliberatif. Pendekatan ini menggabungkan kritik publik dengan keterlibatan institusional melalui forum akademik, rapat dengar pendapat dengan DPR, atau konsultasi publik dengan kementerian terkait.

Mahasiswa juga perlu mengembangkan kapasitas teknokratis dengan melengkapi kritik normatif melalui simulasi fiskal, analisis dampak kebijakan, dan evaluasi berbasis indikator kuantitatif. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas sebagai epistemic community yang berbasis pengetahuan.

Kesimpulan: Rekonstruksi Hubungan Negara dan Civil Society

Kritik mahasiswa yang diwakili oleh Tiyo Ardianto mencerminkan dinamika penting dalam demokrasi Indonesia. Pendekatannya memiliki kekuatan dalam kedalaman analisis, keberanian moral, dan penggunaan data empiris. Namun, diperlukan transformasi strategi menuju pendekatan yang lebih deliberatif dan konstruktif.

Dalam perspektif hukum tata negara, kritik mahasiswa merupakan mekanisme informal checks and balances yang melengkapi mekanisme formal. Keberadaannya adalah aset demokrasi. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan semua aktor, termasuk mahasiswa dan pemerintah, untuk membangun dialog rasional, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

(Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia-Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS). Aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia)


Halaman:

Komentar