Motor Listrik MBG Rp56,8 Juta per Unit: Analisis Kritis Harga, Efisiensi, dan Potensi Pemborosan Anggaran

Mengapa harus memilih model premium seharga Rp56,8 juta? Apakah benar-benar diperlukan untuk mengantar makanan bergizi, atau ada faktor lain di balik pemilihan ini?

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional sudah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk pengadaan motor listrik pada tahun anggaran sebelumnya. Jika skema 70.000 unit ini benar, maka total belanja kendaraan operasional MBG bisa membengkak jauh lebih besar. Pertanyaan besar: berapa sebenarnya anggaran yang dialokasikan dan apakah sudah melalui proses tender yang kompetitif dan transparan?

Pertanyaan Transparansi Pengadaan Motor Listrik MBG

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memadai dari Badan Gizi Nasional maupun pemerintah pusat mengenai:

• Skema pengadaan (beli putus, leasing, atau sewa jangka panjang?)


• Apakah dilakukan tender terbuka atau penunjukan langsung?


• Berapa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga berhak subsidi pemerintah?


• Mengapa memilih model mahal padahal tugas utamanya adalah distribusi logistik makanan, bukan off-road ekstrem setiap hari?

Banyak netizen dan pengamat mempertanyakan prioritas anggaran. Bukankah Rp4 triliun jauh lebih bermanfaat jika langsung dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan berkualitas, perbaikan dapur SPPG, atau program gizi langsung ke anak stunting dan ibu hamil?

Alih-alih mendukung transisi energi hijau, proyek ini justru terlihat seperti pemborosan berjamaah di tengah kritik bahwa program MBG sudah sering disorot soal efisiensi dan potensi markup.

Pro dan Kontra Penggunaan Motor Listrik Mahal untuk MBG

Pendukung mengklaim motor trail listrik cocok untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) karena kemampuan medan beratnya. Namun, kritikus balik bertanya: apakah semua petugas MBG benar-benar membutuhkan motor adventure mahal setiap hari? Atau ini hanya cara membenarkan pengeluaran besar?

Presiden Prabowo Subianto berulang kali membela MBG sebagai hasil efisiensi anggaran. Tapi kasus viral motor listrik ini justru memperkuat narasi bahwa ada bagian dari program ini yang kurang transparan dan berpotensi tidak efisien.

Publik berhak menuntut kejelasan penuh. Uang negara triliunan rupiah bukan milik segelintir pihak, melainkan pajak rakyat yang harus digunakan sebijak mungkin untuk mengatasi masalah gizi, bukan untuk armada kendaraan yang terlalu mewah.