Prabowo Tegas: Pejabat Tak Patriotik Diminta Mundur, Kepintaran Jangan untuk Perkaya Bangsa Lain

Presiden RI mengeluarkan ultimatum tegas kepada pejabat dan intelektual yang tidak memiliki jiwa patriotisme untuk segera mundur dari jabatannya. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah saat ini hanya membutuhkan aparatur yang pro terhadap kepentingan rakyat kecil.

"Pilih, bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya, carilah orang lain," tegas Presiden dalam sambutannya di acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Kepintaran Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bangsa Lain

Presiden menekankan bahwa kecerdasan para ilmuwan dan teknokrat wajib digunakan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. RI 1 menegaskan tidak akan mentolerir penggunaan kepintaran untuk hal-hal yang merugikan bangsa sendiri.

"Jangan kepandaian itu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin," ujar Presiden Prabowo.

Dia meminta para intelektual untuk menjadi "Profesor Merah Putih" yang berdiri tegak membela rakyat dan tidak menyalahgunakan kepandaian untuk menutupi praktik korupsi serta perampokan uang negara. Prabowo juga merespons pihak-pihak yang skeptis atau berniat meninggalkan Indonesia dengan alasan kondisi nasional yang dianggap tidak ideal.

"Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur ke mana? Hei orang-orang pintar bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia, sekarang," katanya.

Menurut Prabowo, pemerintahannya hanya ingin bekerja keras untuk rakyat. Individu yang tidak memiliki visi yang sejalan dipersilakan untuk tidak bergabung agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam pemerintahan.