Selain persoalan harga, transparansi dalam dokumen pengadaan juga menjadi perhatian utama. Dokumen yang tersedia disebut tidak mencantumkan spesifikasi teknis secara rinci, seperti jenis bahan maupun standar kualitas produk. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas barang yang akan diterima siswa serta proses pengadaan yang dilakukan.
Publik menuntut adanya penjelasan yang lebih terbuka dari pihak terkait. Selain kualitas yang harus sebanding dengan harga, proses penentuan vendor dan pengawasan yang dilakukan juga harus dipertanyakan. Program untuk rakyat seharusnya membawa manfaat maksimal, bukan menyisakan kecurigaan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan terus terkikis.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran dalam program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu bagi siswa. Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
"Untuk penganggaran nanti detailnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya. Tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa," ujar Gus Ipul di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Jakarta Pusat, Rabu 29 April 2026.
Menurutnya, kebutuhan siswa dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas pada penyediaan sepatu. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan dasar lainnya. "Intinya, penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan siswa apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk seragam, ya termasuk sepatu, dan lain sebagainya," katanya.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri