Pembubaran Nobar Film Pesta Babi oleh TNI: Kritik Pedas dari Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, melontarkan kritik tajam terkait keterlibatan aparat TNI dalam membubarkan acara nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul "Pesta Babi" di Ternate dan beberapa daerah lainnya. Menurut politisi PDIP ini, tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.
Kritik Andreas Hugo Pareira: Kebebasan Berekspresi Terancam
Andreas menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam membubarkan aktivitas pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" adalah tindakan yang menodai hak warga negara. "Ini adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat," ujar Andreas kepada wartawan pada Minggu (10/5/2026).
Mengapa Militer Terlibat dalam Pembubaran Film?
Andreas mempertanyakan urgensi pelibatan militer dalam merespons sebuah karya seni. Menurutnya, respons aparat keamanan terhadap pemutaran film dokumenter tersebut sangat berlebihan. "Mengapa menonton karya seni saja harus diadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara? Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi," tegasnya.
Efek Bumerang dari Pelarangan Film
Politisi PDIP ini mengingatkan bahwa pelarangan dan pembubaran paksa justru akan memicu efek sebaliknya. Pemaksaan semacam ini dinilai hanya akan mendorong masyarakat menjadi semakin penasaran untuk menyaksikan film tersebut. Ia juga menyoroti potensi ironi jika karya seni yang dilarang di dalam negeri justru mendapat apresiasi di kancah global. "Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan," tutur Andreas.
Film Pesta Babi: Dokumenter tentang Konflik Lahan di Papua
"Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" merupakan film dokumenter investigatif garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit ini secara spesifik mengangkat isu konflik lahan yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dokumenter ini menyoroti nasib masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.
Artikel Terkait
Aliansi 40 Ormas Islam Desak Bareskrim Tindak Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda atas Dugaan Fitnah ke Jusuf Kalla
Trump Jadikan Gedung Putih Leasing Moral: Sportswashing LIV Golf Saudi dan Keruntuhan Etika Presiden
Waspada Penipuan Bansos: Cara Menghindari Modus Link Palsu dan Permintaan Data Pribadi
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Akan Ada Tax Amnesty Baru, Ancaman Sikat Aset di Luar Negeri Jika Tak Direpatriasi