Hasto membeberkan sejumlah kebijakan era Jokowi yang dinilainya bermasalah dan membebani negara. Salah satu yang paling disorot adalah penggelontoran Bantuan Sosial (Bansos) secara besar-besaran yang sarat akan kepentingan elektoral.
"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar," ungkapnya.
Selain Bansos, Hasto juga mengkritik keras proyek-proyek fisik masif yang dikerjakan di era Jokowi. Ia menyebut belanja infrastruktur yang dilakukan tidak memberikan multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa proyek yang disorot termasuk pemindahan ibu kota negara dan kebijakan hilirisasi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir oligarki.
"(Termasuk) pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya," imbuhnya.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri