MULTAQOMEDIA.COM - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan para wanita calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melaksanakan salat berjamaah menggunakan seragam latihan militer tanpa mukena. Para peserta tampak khusyuk menjalankan ibadah di sela-sela kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang mereka ikuti.
Video tersebut menunjukkan sekelompok wanita peserta diklat calon manajer KDMP tengah salat berjamaah di lokasi pendidikan militer. Mereka tetap mengenakan seragam loreng lengkap tanpa mengganti pakaian khusus salat seperti mukena yang lazim digunakan muslimah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembekalan calon manajer KDMP, inisiatif pemerintah untuk membangun ribuan koperasi desa di Indonesia. Selain materi manajerial, peserta juga mendapat pelatihan dasar militer sebagai pembentukan karakter dan disiplin.
Reaksi Netizen: Banyak yang Kritik
Video tersebut langsung menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian besar mempertanyakan kesesuaian cara salat dengan syariat Islam, terutama karena kondisi tidak darurat.
Beberapa kritik yang muncul di media sosial antara lain:
- Tidak dalam kondisi darurat, sehingga peserta seharusnya bisa mempersiapkan mukena atau pakaian yang lebih sesuai untuk menutup aurat sempurna.
- Seragam militer dinilai masih membentuk lekuk tubuh dan belum tentu suci karena telah dipakai untuk aktivitas latihan berat.
- Posisi imam dan makmum dianggap tidak sesuai aturan salat berjamaah perempuan, di mana imam seharusnya sejajar bukan di depan.
- Keabsahan salat dipertanyakan karena telapak tangan terbuka dan penutup aurat yang kurang sempurna.
Sebagian netizen lain bersikap lebih moderat, mengatakan yang penting mereka ingat waktu salat meskipun diterima atau tidak urusan masing-masing, serta menekankan bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Kritik dari Tokoh dan Lembaga Nasional
Kritik tidak hanya datang dari netizen. Komnas HAM sebelumnya telah meminta pemerintah menghentikan program Latsarmil bagi calon manajer KDMP. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya fokus pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, dan literasi keuangan, bukan pelatihan militer yang tidak relevan.
Program Latsarmil KDMP sendiri sudah menuai sorotan luas setelah beberapa peserta dilaporkan meninggal dunia selama pelatihan, sehingga relevansi pelatihan militer bagi pengelola koperasi desa semakin dipertanyakan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari panitia pelatihan atau Kementerian Pertahanan terkait tata cara salat selama diklat militer tersebut.
Video salat berjamaah para calon manajer KDMP ini terus beredar luas dan memicu diskusi di kalangan netizen tentang keseimbangan antara pelatihan disiplin militer dan pelaksanaan ibadah sesuai syariat.
Artikel Terkait
Sejarah Kelam Perbudakan di Batavia: Fakta, Asal Usul Budak, dan Dampaknya bagi Jakarta Modern
Praperadilan Refly Harun Jadi Penentu Nasib Tersangka Lain: Analisis Hukum dan Anomali Advokasi
Download Video TikTok HD Tanpa Watermark Gratis 2026 – Solusi Tercepat dari ssstiktokhd.com/id/
Kubu Roy Suryo Hadirkan Bukti Video dan Ahli Hukum Pidana di Sidang Praperadilan Penangkapan