Hentikan Perang Simbol Politik yang Dangkal, Fokus pada Substansi: Warisan Tata Kelola Rempang-Galang yang Bermasalah

Rempang adalah bahan kritik yang jauh lebih substantif:

• Mengapa investasi besar justru meninggalkan konflik agraria yang belum selesai?
• Mengapa rekomendasi Ombudsman belum ditindaklanjuti secara nyata?
• Mengapa hak masyarakat diatur dengan santunan, bukan ganti rugi yang layak?
• Mengapa negara bergerak cepat untuk investor, tetapi 15 tahun persoalan tanah warga dibiarkan menggantung?

Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang-Galang memperjuangkan kepastian hukum. Dorong audit BPK terhadap pengelolaan aset dan anggaran proyek. Tindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Buka dokumen publik untuk transparansi. Itulah kritik yang sehat, kritik yang tidak berhenti di permukaan dan menghasilkan perbaikan kebijakan.

PSI dan Jokowi: Jangan Jawab Kritik dengan Sindiran

Di sisi lain, PSI juga perlu introspeksi. Membela Jokowi dengan menyebut PDIP partai gundah gulana mungkin terdengar pedas, tetapi tidak menjawab persoalan substantif. Jika PSI ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi Xinyi benar-benar berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman telah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran, karena rakyat hidup dari tanah, rumah, pekerjaan, dan kepastian hukum.

Pemerintahan Prabowo: Jangan Ulangi Pola yang Sama

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Rempang adalah peringatan. Jangan sampai pemerintahan sekarang hanya mewarisi proyek, tetapi juga mewarisi ketidakpastian hukum, konflik agraria, dan luka sosial yang belum terselesaikan. Ombudsman sudah memberi rekomendasi, dan instansi terkait berkomitmen menindaklanjutinya dalam 30 hari. Namun, implementasinya masih dipertanyakan. Perwakilan warga yang datang ke Ombudsman pada Agustus 2024 mendapat pernyataan: sampai sekarang kami tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan.

Ini adalah ujian bagi pemerintahan Prabowo: apakah akan meneruskan pola lama di mana narasi investasi mendahului kepastian hukum, atau memperbaiki tata kelola dengan keberanian yang lebih nyata.

Hentikan Perang Simbol yang Dangkal

Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Demokrasi membutuhkan kritik yang menolong rakyat. Jika PDIP ingin mengoreksi Jokowi, koreksilah warisan kebijakannya. Jika PSI ingin membela Jokowi, jawablah dengan data dan realisasi. Jika Presiden Prabowo ingin berbeda, selesaikan Rempang dengan kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan sosial.

Sebab rakyat tidak hidup dari simbol politik. Rakyat hidup dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara. Rempang-Galang adalah pengingat bahwa jabatan adalah titipan, dan pertanggungjawaban moral adalah harga yang harus dibayar oleh setiap pemimpin, bahkan setelah masa jabatannya berakhir.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)