MULTAQOMEDIA.COM - Ribuan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terlibat bentrok saat apel akbar pada Senin (6/7/2026) pagi. Kericuhan ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Insiden tersebut terjadi setelah Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari Rp50 miliar. Dalam arahannya, ia mengumumkan pemotongan TPP ASN serta pendapatan PPPK dan PPPK paruh waktu sebesar 30 persen untuk menutup defisit anggaran.
Selain itu, Muhammad Sinen juga menyampaikan kemungkinan terburuk berupa kebijakan merumahkan sebagian pegawai apabila kondisi keuangan daerah tidak membaik. Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh peserta apel.
"Untuk pemotongan 30 persen tadi sudah dijelaskan oleh Kabag Keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Tidore masih berutang sekitar Rp50 miliar lebih," ujar Sinen.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri