Polemik Buku Pelajaran 2026: Anggaran, PT Kertas Nusantara, vs Solusi Digital BSE

Ekonom Berly Martawardaya menyoroti pengalaman era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran sehingga buku dapat dicetak dengan harga murah dan memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau. Menurutnya, materi buku yang sudah ada bisa diperbaiki dari sisi ukuran huruf, desain, dan format, kemudian kembali disediakan secara digital melalui platform pemerintah.

Senada dengan itu, pegiat media sosial Ferry Koto juga menyoroti keberadaan BSE di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah buku elektronik yang sebelumnya dapat diakses publik kini tidak lagi tersedia di platform tersebut.

PT Kertas Nusantara: Kembali Beroperasi dan Memicu Spekulasi

Perdebatan semakin meluas setelah muncul unggahan di media sosial yang mengaitkan rencana pencetakan buku dengan PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Kiani Kertas. Perusahaan ini diketahui telah lama menghadapi persoalan keuangan dan tidak beroperasi selama bertahun-tahun.

Kabar kembalinya aktivitas perusahaan ini memunculkan spekulasi bahwa PT Kertas Nusantara berpotensi mendapat keuntungan dari kebutuhan kertas atau proyek pencetakan buku dalam jumlah besar. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah yang menyatakan perusahaan tersebut akan menjadi pemasok kertas atau penerima proyek pencetakan buku sekolah.

Pengamat Desak Transparansi Pengadaan Buku

Menanggapi polemik ini, Pengamat pendidikan dan kajian budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai pembaruan buku pelajaran pada prinsipnya adalah langkah positif jika bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti pada sekadar pergantian tampilan fisik atau pencetakan ulang yang berpotensi menghabiskan anggaran besar.

Radius menegaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan pemerintah:

• Menjelaskan secara terbuka kebutuhan pencetakan buku.


• Memaparkan mekanisme pengadaan yang transparan.


• Mengumumkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan publik.

Dengan masih tersedianya opsi digital seperti BSE, pemerintah didorong untuk menghitung secara matang apakah pencetakan massal seluruh buku benar-benar menjadi pilihan paling efektif dan efisien, baik dari sisi biaya maupun dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan Indonesia.