Polemik Buku Pelajaran 2026: Anggaran, PT Kertas Nusantara, vs Solusi Digital BSE

Pembaruan Buku Pelajaran SD-SMA 2026: Sorotan Anggaran, PT Kertas Nusantara, dan Alternatif BSE

Jakarta, MULTAQOMEDIA.COM – Rencana pemerintah untuk memperbarui buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA tengah menjadi perbincangan hangat. Selain menyoroti kualitas fisik buku, publik juga mulai mempertanyakan mekanisme pengadaan dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Perhatian semakin tajam setelah PT Kertas Nusantara, perusahaan yang selama ini dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan kembali beroperasi pada Mei 2026 setelah vakum sekitar 15 tahun.

Kembalinya aktivitas perusahaan tersebut beriringan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperbaiki buku pelajaran nasional, baik dari sisi desain maupun kualitas fisiknya. Hal ini memicu spekulasi di masyarakat mengenai potensi keterlibatan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan kertas atau pencetakan buku secara massal.

Prabowo Soroti Buku Mudah Rusak dan Ukuran Huruf Terlalu Kecil

Wacana perombakan besar-besaran ini bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan Presiden Prabowo ke sejumlah sekolah. Dalam peninjauan tersebut, Presiden menemukan sejumlah masalah krusial pada buku pelajaran yang digunakan siswa.

Beberapa temuan utama yang disorot antara lain:

• Bahan kertas buku yang mudah rusak dan tidak tahan lama.


• Kondisi fisik buku yang sudah tidak layak pakai.


• Ukuran huruf (font) yang terlalu kecil, memaksa siswa SD membaca dalam jarak sangat dekat yang berisiko merusak kesehatan mata.

Sebagai tindak lanjut, Prabowo memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap buku pelajaran dari SD hingga SMA dan membandingkannya dengan buku ajar dari negara-negara tetangga. Pemerintah juga berencana menyiapkan buku tulis khusus untuk siswa kelas 1-3 SD dengan ukuran garis lebih lebar guna memudahkan anak-anak yang baru belajar menulis.

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dinilai Jadi Alternatif Efisien

Di tengah rencana pencetakan buku fisik, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Banyak yang menilai pemerintah seharusnya lebih dulu mengoptimalkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah tersedia di platform digital.