Jusuf Kalla: Kerusuhan Banda Aceh Bukan Cerminan Mayoritas Rakyat Aceh

MULTAMEDIA.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dalam pernyataannya, JK menegaskan bahwa aksi tersebut sama sekali tidak mewakili kehendak mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini telah menikmati manfaat nyata dari perdamaian pasca-penandatanganan MoU Helsinki.

Peringatan 21 Tahun Perdamaian Aceh yang Ternodai

Jusuf Kalla, yang dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam proses perdamaian Aceh, menyampaikan bahwa momen peringatan 21 tahun perdamaian pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi ajang refleksi atas keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Peristiwa bersejarah ini semestinya dirayakan dengan penuh khidmat, bukan diwarnai aksi anarkis.

"Jadi, awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

Provokasi di Balik Kericuhan Banda Aceh

Rangkaian acara yang sakral tersebut ternoda oleh aksi demonstrasi yang berujung ricuh. JK menduga kuat adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi massa, sehingga memicu kekacauan di tengah kegiatan doa dan zikir yang berlangsung di Masjid Baiturrahman.

"Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera Merah Putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana," ungkapnya.

Dinamika Politik Internal Aceh

Lebih lanjut, JK menilai bahwa akar persoalan kerusuhan ini lebih berkaitan dengan dinamika politik dan ketidakpuasan di tingkat internal Aceh. Ia dengan tegas menyatakan bahwa aksi tersebut bukanlah bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.