Jusuf Kalla Tegaskan Kerusuhan Banda Aceh Bukan Cerminan Sikap Mayoritas Rakyat Aceh

"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.

Kosongnya Kepemimpinan di Banda Aceh

Menariknya, situasi ini terjadi ketika sejumlah tokoh penting Aceh sedang berada di luar daerah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dikabarkan tengah menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga berada di Penang untuk keperluan serupa.

"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," beber JK.

Perjalanan Demokrasi Aceh Pasca Konflik

JK juga menyoroti perjalanan panjang demokrasi di Aceh. Dalam kurun waktu sekitar dua dekade pasca-perdamaian, pemerintahan Aceh banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya terlibat dalam konflik. Mereka kemudian memperoleh mandat melalui mekanisme pemilihan demokratis dari masyarakat.

Pemerintah pusat, lanjut JK, tetap menghormati pilihan politik masyarakat Aceh tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang telah berjalan setelah konflik berakhir. "Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," jelasnya.

Perdamaian Telah Membawa Kemajuan bagi Aceh

Di tengah situasi yang memanas, JK kembali menegaskan bahwa kerusuhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gambaran sikap mayoritas rakyat Aceh. Ia meyakini bahwa masyarakat Aceh secara umum lebih memilih untuk mempertahankan perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir.

"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," pungkasnya.