BEM UI Protes 8 Tuntutan di Hari Kemerdekaan: Hentikan Penjajahan oleh Negara Sendiri

Jakarta, Multaqomedia.com – Ribuan massa yang tergabung dalam aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyuarakan delapan tuntutan kritis di tengah perayaan Hari Kemerdekaan. Aksi ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin otoriter dan tidak berpihak pada rakyat.

Delapan Tuntutan BEM UI: Suara Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat

Koordinator Lapangan Massa Aksi, Hafidz Hernanda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan momentum penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Tuntutan utama yang diusung adalah penghentian praktik penjajahan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri.

"Kami merasa setelah dijajah Belanda dan Jepang, kini kami masih merasakan penjajahan dari pemerintah sendiri. Ini adalah ironi yang harus dihentikan," ujar Hafidz di Fakultas FISIP UI, Selasa (18/8/2026).

Tuntutan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Isu ekonomi menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Massa mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani masyarakat. Selain itu, BEM UI juga menyoroti maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kian merajalela.

Kritik Terhadap Pemusatan Kekuasaan dan Militerisasi

Dalam kesempatan tersebut, Hafidz melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melakukan pemusatan kekuasaan. Ia menyebut adanya upaya untuk mengambil alih kekuasaan oligarki lokal dan memperkuat kontrol di tingkat pusat.

"Kami melihat adanya tesis bahwa pemerintahan saat ini ingin mengambil seluruh kekuasaan di pusat. Ini tercermin dari berbagai kebijakan yang dibuat," tegasnya.

Massa aksi juga menuntut penghentian intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran Batalyon TP yang dibangun di berbagai daerah. Menurut Hafidz, militerisasi ini mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

Evaluasi Program Pemerintah: MBG, KDMP, dan PSN

BEM UI juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP. Hafidz menilai program-program tersebut tidak menjawab kebutuhan utama masyarakat.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan nyata, bukan proyek-proyek yang tidak berpihak pada rakyat. Anak-anak harus bisa makan bergizi tanpa keracunan dan memiliki akses pendidikan yang layak," paparnya.