Anies Diminta Gak Usah Banyak Bacot! Ini Rekam Jejaknya di Proyek Kereta Cepat

Bahwa Anies pernah mendukung proyek tersebut saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini Anies menyebutkan bahwa utang proyek KCIC harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia sementara manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang.

Namun pernyataan Anies itu sontak diserbu warganet di X. Anies disebut banyak bacot hingga hanya menyerang Kereta Cepat atau Whoosh itu.

“Bacot rekam digital masih ada,” tulis @tham878 dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (7/11/2025).

Akun tersebut juga menunjukkan bukti bahwa Anies Baswedan pernah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1640 Tahun 2019.

Bahwa dokumen tersebut berisi tentang “Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung”. Tak hanya itu, kebijakan tersebut bahkan diperpanjang melalui Kepgub Nomor 1563 Tahun 2021. “Lalu buat lagi keputusan Gubernur DKI JKT No. 1563 tahun 2021 memperpanjang keputusan No.1640 tahun 2019,” tambah akun @tham878.

Sementara netizen lain juga membandingkan kritik Anies terhadap KCIC dengan proyek infrastruktur lain di ibu kota, yaitu MRT Jakarta. Bahwa akun X @thedufresne menyoroti bahwa proyek MRT Jakarta juga dibiayai oleh APBN, yang merupakan uang rakyat dari seluruh Indonesia. “APBN dipake untuk bayar utang proyek MRT Jakarta. Yang naik MRT hanya warga Jakarta & sekitarnya. Tapi yang diserang cuma Whoosh,” katanya.

Adapun pernyataan itu menyoroti adanya standar ganda dalam kritik yang dilontarkan. Jika KCIC yang menghubungkan dua provinsi (DKI Jakarta dan Jawa Barat) dianggap tidak adil karena dibiayai APBN, maka seharusnya proyek MRT yang cakupannya lebih sempit (hanya di Jakarta) juga mendapat kritik serupa. 

Diketahui bahwa kritik Anies Baswedan sebelumnya disampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang, Sabtu (1/11/2025), dimana ia menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat. 

“Apalagi kalau menimbulkan utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil,” kata Anies, yang secara spesifik mencontohkan proyek KCIC.

Menyoal itu juga, akun X terverifikasi, @FirzaHusain, turut berkomentar sinis menanggapi berita kritik Anies. “Halah, Anies mah omon2 doang," katanya.

Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Presiden ke-7, tercatat sudah beberapa kali mengubah berbagai program kerja strategis periode pertama pada periode kepemimpinan keduanya.

Misalnya, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang tiba-tiba direstui mendapat pembiayaan dari APBN lewat Penanaman Modal Negara (PMN). Padahal, pada 2015 lalu, Jokowi berjanji proyek tidak bakal menggunakan serupiah pun dana APBN.

Janji tersebut Jokowi ingkari lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2021.

Beberapa perubahan tertuang dalam beleid, pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tak menggunakan APBN, kini mendapat suntikan dana negara. Suntikan APBN akan mengalir dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium.

Kedua, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua komite pembangunan proyek.

Pembangunan proyek kereta cepat terus menjadi sorotan selain karena ditentang banyak pihak juga karena pembangunannya yang tidak mulus, juga terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengestimasikan pembengkakan biaya senilai US$1,4 miliar-US$1,9 miliar. Bila sebelumnya struktur pendanaan proyek senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), kini proyek diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.

Akibat cost overrun tersebut, ia mengestimasikan pemerintah bakal harus menambal biaya tambahan senilai Rp4,1 triliun. Biaya tersebut di luar pembiayaan awal Rp4,3 triliun yang hingga kini belum disetorkan pemerintah selaku pemegang saham.

Untuk membiayai cost overrun tersebut, KAI mengusulkan agar dibiayai lewat Penanaman Modal Negara (PMN) 2022. "Dengan besarnya proyek ini dengan semua proyek kereta di seluruh dunia pinjaman dari bantuan pemerintah mau tidak mau dilakukan karena ukurannya besar sekali," ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9) kala itu.

Sumber: monitor