PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN

• Mengoptimalkan Penerimaan Windfall Profit: Memaksimalkan tambahan pemasukan negara dari keuntungan ekspor komoditas yang harganya sedang tinggi, seperti batubara, CPO, dan nikel.


• Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran: Meninjau ulang pos-pos pengeluaran negara yang dinilai tidak efisien atau tidak tepat sasaran. Pemerintah didorong untuk merealokasi belanja yang tidak prioritas dan menunda proyek-proyek yang kurang mendesak.


• Optimalisasi Kontribusi BUMN: Meningkatkan peran serta BUMN di sektor energi, seperti Pertamina, untuk membantu menopang beban subsidi.


• Perbaikan Ketepatan Sasaran Subsidi: Memastikan bahwa bantuan subsidi benar-benar tepat sasaran agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.

Pentingnya Transparansi Kebijakan Fiskal Pemerintah

Mulyanto juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam kebijakan fiskal. Publik berhak mengetahui dampak lonjakan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta langkah-langkah penyesuaian yang akan diambil.

"Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa stabilitas fiskal dijaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat," pungkasnya.

Tekanan pada APBN 2026 dan Pernyataan Menkeu

Lonjakan harga minyak global saat ini memang jauh melampaui asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam APBN 2026, yang hanya ditetapkan sebesar 70 Dolar AS per barel. Selisih lebih dari 20 Dolar AS ini berpotensi membebani anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengingatkan bahwa jika harga minyak bertahan di level 92 Dolar AS, defisit APBN berisiko melampaui batas maksimal 3% terhadap PDB sebagaimana diatur undang-undang, jika tidak ada penyesuaian kebijakan fiskal.