Namun demikian, ia menegaskan bahwa isu moralitas yang bersifat personal tidak seharusnya dijadikan bahan kritik politik karena masuk dalam ranah pribadi.
“Yang jadi masalah adalah isu moralitas itu ruangnya adalah res privata. Dalam konteks politik, saya harus mengatakan bahwa hal tersebut keliru,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu menegaskan kritik terhadap pejabat publik seharusnya difokuskan pada kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya privat kepada pejabat yang seharusnya dibahas dalam ruang publik,” pungkasnya.
Selain Dedi Kurnia, diskusi tersebut juga menghadirkan Politikus Partai Ummat Ust Sambo serta pakar hukum pidana Suparji Ahmad sebagai narasumber.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia