Aktivis Reformasi 98 Bantah Tudingan The Economist: Prabowo Pemimpin Demokratis, Bukan Otoriter

Andri menambahkan, sejak awal berdirinya, The Economist memang berkiblat pada paham neoliberalisme yang mendukung kapitalisme modern. Paham ini menganut prinsip laissez-faire, di mana negara tidak boleh mengintervensi mekanisme pasar.

"Wajar jika The Economist tidak memahami apa yang dilakukan Presiden Prabowo melalui kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat," tuturnya.

Selain program populis tersebut, Presiden Prabowo juga memperkuat APBN, mengutamakan produk domestik, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Andri menilai langkah-langkah ini justru sangat tepat di tengah tekanan global.

"Menurut majalah itu, Prabowo adalah pemimpin yang membawa Indonesia menuju otoritarianisme. Bagi saya, pernyataan itu sangat tidak masuk akal. Memang dia seorang jenderal, tetapi dia taat pada proses demokrasi," ucapnya.

"Harus dicatat, Prabowo sudah empat kali mengikuti Pilpres, tiga kali gagal, dan baru berhasil pada 2024. Dia menaati demokrasi untuk mencapai kekuasaan," pungkas peraih gelar magister administrasi dari Universitas Prof. Dr Moestopo itu.