Gatot Nurmantyo Sebut UUD 2002 Gagal: Biaya Politik Mahal, Oligarki & Asing Kuasai SDA

Menurut Gatot, amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999-2002 awalnya bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat sebagai amanat Reformasi. Namun, hasil yang dirasakan justru sebaliknya. "Yang muncul justru biaya politik sangat mahal, politik uang merajalela, oligarki menguasai partai, partai juga bertindak sebagai oligarki, dominasi pemilik modal, korupsi tetap tinggi, serta kesenjangan ekonomi yang tidak banyak berubah. Inilah keberhasilan UUD 2002," tegas Gatot.

Panglima TNI periode 2015-2017 ini juga menyoroti dampak turunan dari UUD 2002. Ia menilai bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang lahir dari konstitusi tersebut pada akhirnya bermuara pada penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing. "Sejak 2014 saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu ibarat gadis yang seksi. Semua undang-undang yang ada itu (turunan UUD 2002) bullshit semuanya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana merampok sumber daya kekayaan Indonesia," ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, jebolan Akabri 1982 ini menjelaskan bahwa penguasaan kekayaan alam Indonesia merupakan bagian dari dampak perang ekonomi global. Ia menekankan bahwa saat ini tidak ada lagi perang ideologi, melainkan perang ekonomi. "Mulai dari minyak dulu, sekarang beralih kepada ekonomi. Tanah, air, energi, tumbuh-tumbuhan. Teori Thomas Malthus mengatakan jumlah penduduk luar biasa berkali-kali lipat, tapi keadaan pangan hanya tambah-tambahan. Jika tidak di-manage, bisa terjadi kanibalisasi. Itu sebenarnya permasalahannya," pungkas Gatot.