APKLI Perjuangan Desak Pemerintah Lanjutkan MBG dan Kopdes, Minta Korupsi Diusut Tuntas

MULTAQOMEDIA.COM - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan mendesak pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes. Di sisi lain, mereka meminta pengusutan tuntas terhadap dugaan korupsi yang muncul dalam pelaksanaan kedua program strategis nasional ini.

Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun, menilai MBG dan KDKMP sebagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan besar bangsa. Kedua program ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap penguatan ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.

Ia menambahkan, langkah konkret ini baru terwujud pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun persoalan pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan telah dihadapi masyarakat selama puluhan tahun.

“MBG dan KDKMP tidak boleh disetop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Program MBG merupakan solusi nyata untuk mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia unggul menuju puncak bonus demografi 2030. Program ini juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi rakyat kecil dengan melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Sementara itu, Kopdes dipandang sebagai penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Melalui skema koperasi berbasis desa dan kelurahan, perputaran ekonomi lokal diharapkan tidak lagi tersedot ke pemilik modal besar, tetapi kembali dinikmati masyarakat setempat. Kopdes juga disebut sebagai instrumen penting untuk memutus ketergantungan rakyat kecil pada rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif yang membelenggu petani, nelayan, peternak, serta pelaku home industry.