Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak Mei 2018 dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada tahun 2023. Selama memimpin bank sentral, ia mendorong berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Ia juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui peluncuran QRIS, BI-FAST, serta pengembangan transaksi lintas negara berbasis QR dan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT).
Di balik berbagai capaian tersebut, sejumlah kebijakan Perry juga menuai perdebatan. Salah satunya adalah skema burden sharing antara BI dan pemerintah saat pandemi Covid-19 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Kebijakan ini dinilai membantu pembiayaan negara di tengah krisis, namun juga memunculkan kritik terkait independensi bank sentral.
Selain itu, kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah juga mendapat respons beragam. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi di sisi lain dikritik oleh sebagian pelaku usaha karena dinilai dapat menekan pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia