Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja para menteri. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi ini bukan hanya soal mengganti individu, melainkan tentang keberanian pemerintah untuk membangun sistem kerja yang lebih responsif dan efektif. Pemerintah harus mampu bergerak cepat dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, Rocky mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilainya masih berorientasi pada pembentukan citra (image building) semata. Komunikasi politik seharusnya menjadi ruang untuk menyerap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk mempromosikan keberhasilan program pemerintah.
Oleh karena itu, Rocky merekomendasikan agar presiden memperluas ruang dialog dengan kalangan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Dialog yang inklusif ini harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.
Menurut Rocky, perubahan paradigma dalam hubungan pemerintah dan publik ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar melakukan reshuffle kabinet. Pembaruan ini merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh komposisi kabinet, tetapi juga oleh keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia