Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja para menteri. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi ini bukan hanya soal mengganti individu, melainkan tentang keberanian pemerintah untuk membangun sistem kerja yang lebih responsif dan efektif. Pemerintah harus mampu bergerak cepat dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, Rocky mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilainya masih berorientasi pada pembentukan citra (image building) semata. Komunikasi politik seharusnya menjadi ruang untuk menyerap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk mempromosikan keberhasilan program pemerintah.
Oleh karena itu, Rocky merekomendasikan agar presiden memperluas ruang dialog dengan kalangan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Dialog yang inklusif ini harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.
Menurut Rocky, perubahan paradigma dalam hubungan pemerintah dan publik ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar melakukan reshuffle kabinet. Pembaruan ini merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh komposisi kabinet, tetapi juga oleh keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik.
Artikel Terkait
Deddy Sitorus vs KWP Memanas: PDIP Kirim Somasi ke Erwin Siregar, Tuntut Pencabutan Laporan MKD
Dokter Tifa Temukan Dua Joko Widodo dalam Penelusuran Ijazah Palsu: Hipotesis Baru yang Memanas
Amandemen UUD 1945 Dinilai Ciptakan Presiden Absolut: Pakar Sebut Tiga Dampak Berbahaya di Era SBY, Jokowi, dan Prabowo
Jokowi Tamat di 2029? Pengamat: Karier Politik Berakhir Jika Gibran Tak Maju dan PSI Gagal ke Senayan