Potensi Politik Dedi Mulyadi: Jika Diasingkan Gerindra, Mungkinkah Berlabuh ke Anies di Pilpres 2029?
Jakarta, MULTAQOMEDIA.COM - Dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai memanas. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyoroti elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana implikasi politik dari fenomena ini?
Berdasarkan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Dedi Mulyadi mencapai angka fantastis, yaitu 35 persen. Angka ini jauh mengungguli Prabowo Subianto yang hanya meraih 14,5 persen. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Indonesia Political Opinion (IPO), di mana Prabowo masih unggul tipis dengan 23,4 persen, sementara Dedi Mulyadi memperoleh 21,7 persen.
Meskipun terdapat perbedaan data antar lembaga survei, Jamiluddin menilai elektabilitas Dedi Mulyadi berpotensi terus meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila Dedi konsisten dalam menjaga kedekatannya dengan masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Sikap populis dan pembelaan terhadap rakyat kecil menjadi kunci utama moncernya popularitas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi tentu menjadi sinyal bahaya bagi Prabowo Subianto di internal Gerindra. Dalam politik, adanya kader yang elektabilitasnya melampaui ketua umum seringkali memicu gejolak internal. Jamiluddin menegaskan, Gerindra bisa saja mengambil langkah politik dengan "mengasingkan" Dedi dari peran-peran strategis partai.
"Kader dengan elektabilitas tinggi seperti ini berpotensi diasingkan di internal Gerindra. Jika Dedi tidak diberi peran strategis, bukan tidak mungkin ia akan melakukan perlawanan politik. Dedi bisa saja berlabuh ke partai lain untuk mewujudkan ambisi politiknya," ujar Jamiluddin dalam keterangannya, dikutip dari Warta Ekonomi.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia