MULTAQOMEDIA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap operasional pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam kesempatan itu, ia melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak di 1500200.
Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya.
Ia merasa telah dibohongi karena sebetulnya masih ada wajib pajak yang mengeluhkan.
"Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto) sedang pergi ke luar negeri, saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Jadi mereka mengibuli saya juga kayaknya," kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.
Menurut Purbaya, dirinya sebenarnya belum sidak betul terkait Coretax dan akan cek lagi nanti.
Ia tidak ingin mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buah, yang menurutnya 'Asal Bapak Senang' atau ABS.
"Kalau kata orang pajak, itu (Coretax) bagus, katanya sudah stabil, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu masih lama bang katanya, nanti saya yang cek. Ya kalau orang ditanya bos pasti gitu kan, namanya ABS," ucap Purbaya.
"Jadi di sini begitu, yang ABS-ABS pelan-pelan akan kita ubah menjadi tidak ABS, yang penting problemnya solve," tambahnya.
👇👇
@ditjenpajakri Menkeu PYS tiba-tiba ngetes bawahannya dengan telepon ke Kring Pajak 1500200 untuk mengecek keandalan sistem contact centre DJP. Deg-degan ga tuh yang nerima teleponnya?
♬ original sound - Direktorat Jenderal Pajak
Sumber: Detik
Artikel Terkait
Luhut Akui Proyek Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang
Ini Respons Purbaya soal Pernyataan Zulhas Larang Otak-atik Dana MBG
Breaking News! APBN Tekor Rp371,5 Triliun hingga September 2025
Tak Mau Tanggung Utang, Purbaya Tegaskan KCIC Bukan Tanggung Jawab Kemenkeu