Namun, target realisasi yang dicanangkan jauh lebih rendah, sekitar Rp 70 triliun. Kesenjangan ratusan triliun rupiah ini memunculkan pertanyaan serius tentang kemungkinan adanya skema yang meringankan kewajiban korporasi.
Mekanisme self-reporting atau pelaporan mandiri oleh perusahaan juga disorot, terutama terkait peran verifikasi oleh Kementerian LHK yang diduga tidak ketat.
Kejagung Memburu Aktor Intelektual di Balik Kebijakan
Rentetan penggeledahan menunjukkan penyidikan tidak hanya menyentuh pelaku lapangan. Kejaksaan Agung diduga sedang membidik intellectual actor, yaitu pihak yang memiliki kewenangan merumuskan dan mengesahkan kebijakan kunci.
Jika terbukti ada penyalahgunaan sistematis, narasi hilirisasi sawit bisa berubah dari penyelamatan aset negara menjadi legalisasi pelanggaran berskala industri.
Status hukum Siti Nurbaya masih dalam penyelidikan. Publik kini menunggu ketegasan aparat apakah kasus ini akan menembus lingkaran pengambil keputusan tertinggi atau berhenti di level teknis.
Artikel Terkait
APH Ditantang Periksa Jokowi Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina dan Kuota Haji
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta: Fakta Harga & Penjelasan di Sidang Tipikor
Yaqut Cholil Qoumas Dipanggil KPK Lagi, Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Rugikan Negara Triliunan
Jampidsus Geledah Rumah Mantan Menteri LHK Terkait Kasus Korupsi Nikel Konawe Utara