Namun, target realisasi yang dicanangkan jauh lebih rendah, sekitar Rp 70 triliun. Kesenjangan ratusan triliun rupiah ini memunculkan pertanyaan serius tentang kemungkinan adanya skema yang meringankan kewajiban korporasi.
Mekanisme self-reporting atau pelaporan mandiri oleh perusahaan juga disorot, terutama terkait peran verifikasi oleh Kementerian LHK yang diduga tidak ketat.
Kejagung Memburu Aktor Intelektual di Balik Kebijakan
Rentetan penggeledahan menunjukkan penyidikan tidak hanya menyentuh pelaku lapangan. Kejaksaan Agung diduga sedang membidik intellectual actor, yaitu pihak yang memiliki kewenangan merumuskan dan mengesahkan kebijakan kunci.
Jika terbukti ada penyalahgunaan sistematis, narasi hilirisasi sawit bisa berubah dari penyelamatan aset negara menjadi legalisasi pelanggaran berskala industri.
Status hukum Siti Nurbaya masih dalam penyelidikan. Publik kini menunggu ketegasan aparat apakah kasus ini akan menembus lingkaran pengambil keputusan tertinggi atau berhenti di level teknis.
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Rektor Unsoed Tersangka Gratifikasi Rp680 Juta dari PMB Jalur Mandiri 2025-2026
KPK Periksa Mantan Wabup dan 8 Pejabat Sukoharjo, Bongkar Kode Rahasia Padakno Karo Bapak dalam Kasus Pemerasan Etik Suryani
Kejagung Buka Suara: Trading in Influence di Kasus Jampidsus Febrie Bukan Pasal Pidana, Ini Penjelasan Lengkapnya
Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Diciduk KPK: Uang Ratusan Juta Diamankan dalam OTT Suap Penerimaan Mahasiswa Baru