Masa Suram Ibu Kota Nusantara (IKN): Potensi Jadi Kota Hantu dan Realita Pemotongan Anggaran

Proyek megah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menghadapi masa depan yang suram. Pemangkasan anggaran besar-besaran, pembangunan yang tertunda, dan tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah memunculkan keraguan serius terhadap kelangsungan proyek yang awalnya diimpikan sebagai kota hijau pengganti Jakarta ini. Kekhawatiran terbesar adalah IKN berpotensi menjadi "kota hantu".

Pemotongan Anggaran Drastis dan Investasi Swasta yang Meleset

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana pemerintah untuk IKN dipangkas secara signifikan. Alokasi dana untuk tahun 2025 dipotong drastis menjadi hanya USD 850 juta, jauh dari anggaran USD 2,4 miliar pada tahun 2024. Bahkan, dari angka tersebut, hanya sekitar USD 365 juta yang benar-benar dialokasikan untuk tahun depan. Tidak hanya dari pemerintah, target investasi swasta juga meleset lebih dari USD 1,22 miliar, memperparah kondisi keuangan proyek ini.

Pembangunan Lambat dan Target Penduduk yang Jauh dari Harapan

Hingga saat ini, pembangunan IKN berjalan sangat lambat. Jumlah penduduk yang menetap di lokasi IKN masih sangat minim, hanya sekitar 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi. Angka ini sangat jauh dari target awal yang mencanangkan 1,2 juta penduduk pada tahun 2030. Meskipun beberapa gedung kementerian, jalan, rumah sakit, dan istana presiden sudah mulai berdiri, sebagian besar area kota masih berupa lahan pembangunan yang belum selesai.

Perubahan Status dan Komitmen yang Dipertanyakan

Komitmen pemerintah terhadap proyek IKN juga dipertanyakan. Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo dilaporkan belum pernah mengunjungi lokasi pembangunan IKN. Selain itu, pada Mei lalu, status IKN secara diam-diam diubah menjadi "ibu kota politik", sebuah keputusan yang baru diumumkan ke publik beberapa bulan kemudian. Perubahan ini menambah daftar ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Ibu Kota Nusantara.