Polemik Ijazah Jokowi: Kronologi Lengkap, Saksi Ahli, hingga Gelar Perkara di Polda Metro Jaya

“Perdebatannya panas. Ada yang sampai seperti memberi kuliah hukum dan menyalahkan kami. Saya sempat emosi,” ujar Elida. Diskresi pimpinan gelar perkara akhirnya mengizinkan dokumen tersebut diperlihatkan demi transparansi hukum.

Proses Pembukaan dan Klaim Sentuh Emboss

Elida menceritakan, sebuah map penyitaan tertanggal 23 Juni digunting di hadapan para saksi. Saat terbuka, terpampang dua dokumen: ijazah SMA dan ijazah Sarjana (S1) UGM. Meski dilarang menyentuh, Elida mengaku nekat meraba permukaan ijazah.

“Memang dilarang pegang, tapi kita tidak peduli… Saya tusuk dengan ujung jari, saya pegang ada embos (tulisan timbul). Ada watermark-nya,” jelas Elida. Ia menyebut kondisi fisik kertas sudah tua dan robek-robek di bagian bawah.

Bagi Elida, momen itu memberikan kepuasan. “Saya melihat aslinya dari fotokopi yang diedarkan. Enggak mungkin fotokopi ini ada kalau enggak ada aslinya. Dan itu aslinya,” tegasnya.

Bantahan Kubu Roy Suryo: Ijazah Tak Bisa Diraba

Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangaji, membantah keras klaim Elida Netti. Menurutnya, pernyataan tentang meraba embos dan watermark adalah menyesatkan publik.

“Saya pastikan itu keterangan yang tidak benar,” tegas Abdul Gafur. Ia menegaskan, sejak awal penyidik melarang ijazah untuk diraba atau disentuh. Dokumen berada dalam map hard case berlogo UGM dan dilapisi plastik keras.

“Kalau ada yang bilang jarinya bisa menyelonong masuk dan meraba embos, itu keterangan yang tidak sesuai fakta,” kata dia.

Permintaan Uji Forensik Independen

Abdul Gafur menegaskan, gelar perkara bukan forum untuk memutuskan keaslian ijazah. Pihaknya secara resmi meminta penyidik membuka akses uji laboratorium forensik independen bagi para tersangka.

“Bagaimana bisa memastikan embos dan watermark kalau hanya melihat? Mata juga punya keterbatasan,” ujarnya. Mereka mengusulkan Laboratorium Forensik UI dan BRIN untuk pembuktian yang berimbang.

Polemik ijazah Jokowi dipastikan belum berakhir dan masih akan bergulir panjang di ranah hukum, dengan tuntutan transparansi dan uji ilmiah independen sebagai sorotan utama.