Demo Buruh Jawa Barat 2025: 10.000 Pekerja Protes UMSK Dedi Mulyadi ke Istana & DPR RI

Setelah sebelumnya melakukan unjuk rasa, Pemprov Jabar dianggap menyetujui permintaan revisi. Namun, pada malam tahun baru, justru terbit SK Gubernur baru untuk 17 kabupaten/kota, dengan pengecualian Kota Bogor dan Kabupaten Garut yang statusnya belum jelas.

"Revisi untuk 17 daerah itu pun masih belum sesuai. Pengelompokan usaha industri dalam KBLI hanya mencakup 122 dari sekitar 486 jenis usaha. Ini sangat tidak masuk akal," ujar Suparno.

Ia memberi contoh ketidakjelasan tersebut: pabrik kecap dan kue dimasukkan, sementara pabrik multinasional seperti Nike dan Adidas, serta perusahaan alat kesehatan (Alkes) dan kimia yang berisiko tinggi, justru tidak tercakup.

Kekecewaan Mantan Tim Pemenangan

Suparno yang mengaku pernah menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar menyampaikan kekecewaan mendalam. Janji kesejahteraan buruh dan komitmen menerapkan UMSK dengan baik dinilai tak terbukti setelah Dedi Mulyadi terpilih.

"Saya turut berkeliling ke basis-basis buruh seperti Bekasi dan Karawang untuk sosialisasi dan memenangkannya. Tapi setelah menang, justru menyakiti hati buruh. Tidak ada ruang dialog," pungkasnya.

Aksi demonstrasi yang direncanakan pada 8 Januari 2025 ini menjadi puncak dari protes panjang yang menuntut keadilan dan kepastian upah bagi pekerja se-Jawa Barat.