Analisis Hukum: Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden
Deolipa kemudian menjelaskan aspek hukum dari kasus ini. Ia merujuk pada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang memuat pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
"Kalau materi itu dianggap menghina dan merendahkan martabat Wapres, maka Pandji bisa dipidana. Cuma karena ini adalah delik aduan, Wapres sendiri yang harus melaporkan," jelas Deolipa.
Gibran Dinilai Tak Akan Melaporkan ke Ranah Hukum
Meski secara hukum ada pasal yang bisa menjerat, Deolipa memperkirakan polemik ini tidak akan berlanjut ke ranah pidana. Ia menilai Wapres Gibran kemungkinan besar tidak akan membuat laporan resmi.
"Rasa-rasanya jauh dari terjadinya laporan pidana dari Wapres Gibran sendiri. Kita bisa bilang ini jauh, tapi memang ini hal yang tidak patut. Tapi secara hukum, bisa dipidana," pungkasnya.
Kontroversi ini bermula dari special show Mens Rea Pandji Pragiwaksono yang viral. Dalam salah satu segmennya, Pandji melontarkan candaan yang menyasar fisik Wapres Gibran. Candaan tersebut sebelumnya juga telah dikritik oleh sejumlah publik figur seperti pakar pendidikan Ina Liem dan musisi dr Tompi, yang menilai penghinaan fisik tidak pantas dijadikan bahan lawakan.
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?