KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji, Rp100 Miliar Dikembalikan

Kasus ini berawal dari penyimpangan alokasi kuota tambahan haji dari Arab Saudi. Aturan seharusnya membagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, terjadi perubahan menjadi pembagian 50:50, yang sangat merugikan jutaan calon jemaah haji reguler yang telah menunggu puluhan tahun.

Modus Korupsi dan Kerugian Negara Triliunan Rupiah

KPK menduga lebih dari 100 biro travel haji dan umrah terlibat dalam skema ini. Kuota didistribusikan berdasarkan besarnya perusahaan travel, yang kemudian diiringi aliran dana "komitmen". Investigasi sementara KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji ini bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Meski pengembalian uang tidak menghapus status pidana, KPK terus mendorong kooperasi dari pihak-pihak terkait. Sementara itu, jemaah haji reguler tetap menunggu giliran mereka, tanpa menyadari bahwa kuota mereka pernah diperdagangkan.

Kasus korupsi kuota haji ini mengungkap bagaimana ibadah suci dikomersialisasi melalui jaringan birokrasi, asosiasi, dan praktik calo yang sistematis. KPK diperkirakan akan terus mengembangkan kasus ini dan menetapkan tersangka baru.