Partai Buruh dan KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung, Ini Alasannya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh secara tegas menolak wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakan ini karena dinilai akan berdampak buruk pada kesejahteraan buruh.

Pilkada Langsung dan Kaitannya dengan Upah Buruh

Said Iqbal menegaskan bahwa penghapusan Pilkada langsung berpotensi membuat upah buruh semakin tertekan. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD akan menjauhkan kepala daerah dari kepentingan rakyat, termasuk kaum buruh.

"Kebijakan upah minimum berada di tangan gubernur. Pengalaman menunjukkan, kepala daerah yang dipilih langsung saja masih kerap mengabaikan aspirasi pekerja. Apalagi jika dipilih oleh DPRD, gubernur akan lebih tunduk pada kepentingan elit politik di parlemen," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/1/2026).

Trauma Sejarah dan Potensi Mahalnya Biaya Politik

Said Iqbal juga menyoroti trauma sejarah buruh pada masa Orde Baru, di mana demokrasi sangat terbatas. Ia menilai alasan biaya Pilkada langsung yang mahal tidak bisa dijadikan pembenaran untuk kembali ke sistem lama.