Partai Buruh & KSPI Tolak Penghapusan Pilkada Langsung, Said Iqbal: Bahaya untuk Upah Buruh!

"Buruh punya traumatik masa lalu. Kalau dibilang biaya mahal, siapa bilang dengan DPRD ada jaminan biayanya lebih murah? Justru biaya politik bisa lebih mahal karena potensi jual beli kursi di DPRD," tegasnya.

Potensi Intervensi Pengusaha yang Lebih Kuat

Alasan lain penolakan adalah kekhawatiran membesarnya pengaruh pengusaha terhadap kebijakan daerah. Said Iqbal menjelaskan, kepala daerah yang diangkat DPRD akan lebih takut pada parlemen yang bisa menjatuhkannya, sehingga mudah dilobi untuk kepentingan tertentu.

"Banyak pengusaha yang melobi DPRD untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang merugikan kaum buruh dan masyarakat kecil. Ini akan semakin parah jika kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab langsung pada rakyat," jelas Said Iqbal.

Usulan Partai Buruh dan KSPI untuk Efisiensi Pilkada

Sebagai solusi atas alasan efisiensi biaya, Partai Buruh dan KSPI menawarkan perbaikan sistem teknis penyelenggaraan Pilkada, bukan menghapuskan hak pilih langsung rakyat.

"Partai Buruh menawarkan perubahan sistem saksi dan penguatan teknologi rekapitulasi suara melalui Sirekap. Dengan transparansi data, biaya politik dapat ditekan. Biaya tinggi itu sebenarnya bukan pada pelaksanaan teknis, melainkan pada politik uang," pungkas Said Iqbal.