Dino juga menyoroti kejanggalan dalam komposisi anggota dewan. Kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di dalam dewan ini memunculkan pertanyaan kritis: di mana posisi perwakilan resmi Palestina?
Tanpa keterlibatan yang setara dan seimbang dari pihak Palestina, solusi dua negara atau two-state solution dinilai hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Dino mengingatkan pemerintah untuk menjaga sikap diplomasi Indonesia agar tidak dianggap sekadar mengikuti agenda pihak tertentu.
Sorotan pada Iuran Fantastis Rp17 Triliun
Aspek pendanaan juga menjadi perhatian serius. Dino menanggapi tuntutan Donald Trump agar negara anggota permanen menyetor dana hingga US$1 miliar atau setara Rp17 triliun. Dengan tegas, Dino menasihati bahwa Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.
Di tengah situasi ini, Dino mendorong agar pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, memberikan penjelasan yang transparan kepada publik. Penjelasan ini dinilai penting untuk menjawab berbagai keraguan yang muncul, terutama terkait piagam dewan yang telah ditandatangani.
Peringatan dari diplomat senior seperti Dino Patti Djalal ini menggarisbawahi bahwa dalam diplomasi internasional, ketajaman membaca kepentingan dan arah kebijakan adalah kunci. Niat baik harus diiringi dengan kehati-hatian strategis agar Indonesia tetap konsisten pada prinsip-prinsip dasar politik luar negerinya.
Artikel Terkait
JK Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik untuk Hentikan Polemik
Ramalan Tirta Siregar Soal Kecelakaan Kereta Api 2026 Terbukti? Ini Fakta di Balik Viral Ular Besi
Jasa Raharja Pastikan Santunan Rp90 Juta untuk Korban Meninggal Kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur
Kisah Pilu Ristuti Kustirahayu: Korban Tewas Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur