Boyamin Saiman Bantah Pernyataan Jokowi: "Tanda Tangan Pengiriman Utusan untuk Bahas Revisi UU KPK"

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak menandatangani revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin menyatakan fakta sebaliknya, bahwa Jokowi justru terlibat dengan menandatangani salah satu tahapan krusial dalam proses revisi UU tersebut.

Boyamin menjelaskan bahwa dalam mekanisme pembentukan undang-undang, peran eksekutif atau pemerintah adalah mutlak. Ia menegaskan bahwa Jokowi secara resmi menandatangani surat pengiriman utusan pemerintah ke DPR untuk memulai pembahasan revisi UU KPK. Tindakan ini, menurutnya, merupakan bentuk persetujuan awal.

"Waktu pengiriman utusan tadi kan tanda tangan," ujar Boyamin dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (24/2/2026). "Itu artinya kan Pak Jokowi memang menyetujui untuk dibahas," tegasnya.

Meski mengakui ada beberapa poin dalam revisi yang ditolak Jokowi, seperti mekanisme penuntutan melalui Kejaksaan Agung, Boyamin mengkritik bahwa sejumlah poin kontroversial lainnya tetap diteruskan dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Ia menilai pernyataan penolakan Jokowi terhadap revisi UU KPK datang terlambat, sementara proses hukumnya telah selesai.