Fithra Faisal Hastiadi, Ahli Strategi Makro Samuel Sekuritas Indonesia, menyarankan pemerintah bersiap mengaktifkan mekanisme penyesuaian subsidi jika harga Brent bertahan di atas $90 per barel. Tanpa antisipasi, tekanan inflasi berisiko langsung membebani masyarakat. Selain itu, keterlambatan pembayaran kompensasi energi ke Pertamina dan PLN berpotensi memunculkan wacana kenaikan harga BBM.
Transparansi dan Prioritas Program Pemerintah Disorot
Masalah transparansi juga muncul. Dokumen APBN 2026 disebut terlambat dipublikasikan, hal yang dapat mempertanyakan akurasi dan keterbukaan data fiskal di mata investor global.
Di tingkat program, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan anggaran dan distribusi. Sementara itu, pengalihan sekitar 58% dana desa ke program Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan menimbulkan distorsi fiskal dan mengganggu prioritas pembangunan di daerah.
Komunikasi Kebijakan Dinilai Terlalu Optimistis
Kritik juga tertuju pada komunikasi kebijakan pemerintah. Bhima Yudhistira menilai adanya fenomena over promised atau janji yang terlalu optimistis, yang berpotensi menurunkan kepercayaan pasar jika tidak terwujud.
Reputasi fiskal suatu negara ibarat jembatan gantung. Kepercayaan pasar bergantung pada persepsi kekokohannya. Saat ini, sejumlah ekonom mulai mendengar bunyi-bunyi kecil yang mengisyaratkan APBN Indonesia sedang berada di bawah tekanan berat, menuntut kewaspadaan dan langkah antisipatif yang tepat.
Artikel Terkait
Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, 50 Tokoh Nasional Siap Jadi Penjamin
Din Syamsuddin: Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Dipaksakan, Siap Jadi Penjamin
Guru Besar Kritik Polda Metro Jaya: Penanganan Kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa Tidak Profesional
Putusan PTUN Batalkan Sanksi Etik UI: Jimly Asshiddiqie Sebut Hakim Tak Paham Batas Hukum dan Otonomi Akademik