Mahfud MD Beberkan Fakta Mencengangkan: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp34 Miliar dari Triliunan Rupiah, Sisanya untuk Mobil dan Kaos

Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap fakta mengejutkan di balik karut-marut tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam wawancara di kanal YouTube Forum KEADILAN TV, Jumat (24/4/2026), Mahfud yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara UII membeberkan adanya ketimpangan anggaran MBG yang fantastis sekaligus memprihatinkan.

Mahfud menyebut bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, dari total anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk program unggulan MBG ini, serapan untuk bahan pangan justru sangat minim. "Tadi saya baru dapat, uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 Miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros," tegas Mahfud MD dengan nada tajam.

Ia menilai, ketidakefektifan anggaran ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Karena anggaran terbesar kata dia justru tersebar ke berbagai pos pengeluaran lain yang dinilai tidak krusial, seperti pengadaan kendaraan, perlengkapan, hingga biaya operasional yang dipertanyakan urgensinya. "Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa," ujar Mahfud.

Mahfud menilai, kritik terhadap program MBG seharusnya dijawab Prabowo dengan perbaikan konkret, bukan sekadar narasi. Mahfud juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan, termasuk dugaan kasus keracunan massal dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Bahkan kata Mahfud ia mempertanyakan klaim distribusi bahan pangan dalam jumlah besar, seperti klaim yang menyebutkan MBG sudah membeli 19 ribuan sapi, yang dinilai tidak sejalan dengan fakta di daerah. "Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat," katanya.

Soroti Tata Kelola

Di sisi lain, ia mengapresiasi jika benar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran. "Terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar," katanya. Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.