Insiden ini menyoroti tajam kinerja Luky Alfirman, yang saat itu bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengelolaan APBN sebagai Dirjen Anggaran. Publik mempertanyakan bagaimana seorang birokrat senior dengan gelar doktor ekonomi dari University of Colorado bisa kecolongan oleh celah software yang mengakibatkan pengadaan 21.801 unit motor listrik tetap berjalan.
Luky Alfirman bukanlah nama baru di Kemenkeu. Sejak bergabung pada 1995, ia memiliki rekam jejak yang mentereng, termasuk sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, karier panjangnya kini tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap bergeming dan mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan menunjukkan adanya koordinasi yang buruk serta kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA yang selama ini dianggap sebagai benteng APBN.
Kini, meskipun Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak kembali bocor, publik telah melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara yang melibatkan pejabat setingkat eselon I.
Artikel Terkait
Hercules Rosario Marshal Bongkar Tawaran Rp100 M untuk Hentikan Dukungan ke Prabowo
Kondisi Terbaru Kamaruddin Simanjuntak: Pengacara Pembongkar Kasus Sambo Kini Sakit dan Jalani Pengobatan
Aliansi 40 Ormas Islam Desak Bareskrim Tindak Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda atas Dugaan Fitnah ke Jusuf Kalla
Trump Jadikan Gedung Putih Leasing Moral: Sportswashing LIV Golf Saudi dan Keruntuhan Etika Presiden