Pemakzulan Sara Duterte: Pelajaran Politik untuk Indonesia dan Nasib Gibran di Tengah Ancaman Krisis Institusional

Wacana Pemakzulan Tetap Muncul

Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum selesai sejak Pilpres 2024. Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan preseden buruk terhadap independensi lembaga negara. Isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap praktik nepotisme politik. Di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu ini sebagai manuver politik oposisi. Bahayanya, jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, ia bisa berubah menjadi instrumen delegitimasi permanen terhadap pemerintahan. Energi politik nasional habis untuk konflik elite, bukan untuk kebijakan publik.

Pelajaran Penting dari Filipina

Kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Ketika hubungan elite pecah, institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elite. Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu. Stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elite sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik. Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu, pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah. Jalan tengah yang sehat adalah menjaga impeachment sebagai instrumen konstitusional luar biasa, bukan alat perang politik harian.

Penutup

Pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa konflik elite politik di Asia Tenggara bisa berkembang menjadi krisis institusional. Filipina sedang mengalami fase itu. Indonesia sejauh ini masih dalam situasi yang lebih stabil. Namun, wacana pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan bahwa residu polarisasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya hilang. Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak dipakai sebagai senjata politik, dan politik tidak mematikan hukum. Sebab ketika hukum dan kekuasaan saling diperalat, demokrasi akan berubah menjadi arena pertarungan elite tanpa akhir.