Anne Ratna Mustika Diperiksa Kejari Purwakarta, Kuasa Hukum Bantah Gratifikasi Terkait Jabatan

- Senin, 25 Mei 2026 | 13:00 WIB
Anne Ratna Mustika Diperiksa Kejari Purwakarta, Kuasa Hukum Bantah Gratifikasi Terkait Jabatan

Pihak kuasa hukum Anne Ratna Mustika kemudian memberikan penjelasan kepada media. Penasihat hukumnya, Frizolla Putri, menyebut bahwa kliennya hadir secara kooperatif. Menurut Frizolla, kehadiran Anne merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa Anne datang secara sukarela memenuhi panggilan penyidik.


"Klien kami hadir untuk memberikan keterangan dan melengkapi data yang dibutuhkan penyidik," ujar Frizolla. Menurut dia, sikap kooperatif ini penting untuk membantu mengungkap fakta secara terang. Frizolla juga menyinggung soal absennya Anne pada panggilan sebelumnya. Sebelumnya, Anne dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis, 21 Mei 2026, namun tidak hadir. Kuasa hukum menyebut ketidakhadiran tersebut disebabkan kondisi kesehatan. Pemberitahuan kepada pihak kejaksaan, kata dia, juga telah disampaikan sesuai prosedur hukum.


Meluruskan Isu: Kendaraan Tidak Terkait Kewenangan Jabatan


Dalam keterangannya, Frizolla Putri turut meluruskan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kendaraan yang menjadi objek perkara tidak berkaitan dengan kewenangan Anne saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya, hal tersebut juga telah dijelaskan dalam pemeriksaan sebelumnya. Kasus dugaan gratifikasi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat daerah.


Dalam hukum tindak pidana korupsi, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas kepada pejabat negara atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, fasilitas, hingga kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, setiap dugaan gratifikasi wajib ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.


Asas Praduga Tak Bersalah dan Hasil Pemeriksaan


Kuasa hukum Anne Ratna Mustika meminta masyarakat untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mereka berharap publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai sepenuhnya. Hingga kini, Kejaksaan Negeri Purwakarta belum menyampaikan hasil resmi pemeriksaan terhadap Anne Ratna Mustika. Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Purwakarta ini.


Halaman:

Komentar