Menurut Hasto, dari perspektif tersebut, Indonesia kini menghadapi persoalan serius di sektor fiskal, moneter, dan ekonomi riil. "Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN sangat mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang baru, bagaikan gali lubang tutup lubang," tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Hasto menilai pelemahan mata uang Indonesia mencerminkan adanya persoalan struktural dan menurunnya tingkat kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa usulan rekonsolidasi fiskal bertema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas PDIP sangat relevan, karena APBN saat ini masih didominasi pengeluaran populis demi meraup simpati publik.
"Ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujar Hasto. Ia menambahkan bahwa persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, kemiskinan, sulitnya lapangan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.
Artikel Terkait
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Ketiga Tuntut Ganti Rugi Rp210 Juta, Sidang Perdana Digelar PN Jaksel
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Tawarkan Jabatan Baru
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Deyang Mundur demi Jalani Pengobatan Jantung ke Luar Negeri
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam