Kapolri Blak-blakan: Pejabat Masih WA Minta Loloskan Anak Masuk Akpol, Begini Nasib Kuota Khusus

MULTAQOMEDIA.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku masih sering menerima pesan WhatsApp dari pejabat yang meminta bantuan agar anak mereka lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol). Pernyataan ini disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui adanya kuota khusus dalam rekrutmen Polri yang memungkinkan orang membayar untuk menjadi polisi. Dofiri, yang pernah menjabat Wakapolri, menegaskan bahwa kuota khusus tersebut akan dihapuskan.

"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dofiri menjelaskan bahwa ke depannya, rekrutmen Polri akan melibatkan panitia dari eksternal. "Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD juga menegaskan bahwa rekrutmen Akpol harus berlangsung transparan tanpa jalur titipan. "Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun," kata Mahfud MD di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mahfud menyoroti dominasi anak pejabat dalam proses rekrutmen Akpol yang membatasi peluang masyarakat umum. Polri telah mengumumkan bahwa rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan. "Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini," ujar dia.

Fakta Penting Polemik Kuota Khusus Rekrutmen Polri

Sistem Kuota Khusus Sebelumnya: Kebijakan pembagian kuota untuk berbagai kepentingan di kepolisian, termasuk hak prerogatif Kapolri, sering menyebabkan anak pejabat mendominasi dan membatasi peluang masyarakat umum.

Temuan Dugaan Transaksi: Ahmad Dofiri mengungkap indikasi penyalahgunaan kuota khusus yang diduga melibatkan praktik suap agar calon bisa lolos seleksi.

Penghapusan Jalur Titipan: Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan rekrutmen Polri bebas dari titipan pihak manapun, dan kebijakan kuota khusus berbayar telah resmi dihapus untuk menciptakan seleksi yang adil.