Ribuan Mantan Direksi BUMN Merugi Terancam Penjara, Danantara dan KPK Buka Data Perusahaan Bermasalah

Rencana perampingan masif ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang efisien. Pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan secara drastis, dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 250 entitas. Akibat perombakan ini, ribuan pengurus atau direksi BUMN berpotensi menghadapi proses hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

"Ribuan, ribuan," jawab Dony singkat saat ditanya jumlah direksi BUMN yang berpotensi terjerat kasus.

Untuk mengawal proses penataan ini, Danantara menggandeng Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Arend Arthur Duma. Dony menambahkan bahwa transformasi struktural ini bertujuan membangun ekosistem bisnis negara yang kompetitif tanpa memprioritaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bahwa kita mengurangi dari 750, kurang lebih 1.000 perusahaan menjadi 250 perusahaan. Ini untuk membuat perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih agile," ujar Dony menutup penjelasannya.