Korupsi Pajak Rp2 Triliun: Oknum Pegawai Pajak Tersangka, Suap PBB, dan Harta Mewah yang Menggerogoti Rakyat

Dwi Budi Iswahyu yang baru dilantik Juni 2025 memiliki harta LHKPN bersih Rp4,87 miliar berupa tanah dan bangunan Rp4,75 miliar tersebar di Sukabumi, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang, dan Magelang, plus kendaraan termasuk Fortuner dan BMW tua. Agus Syaifudin mencatat harta bersih Rp3,23 miliar dengan tanah di Banyuwangi, Pemalang, dan Bogor. Askob Bahtiar memiliki harta bersih Rp2,66 miliar dengan tanah di Bekasi Rp2,8 miliar plus kendaraan. Ketiganya telah diberhentikan sementara.

Dampak Korupsi Pajak bagi Rakyat Kecil

Sementara rakyat kecil diuber-uber untuk membayar pajak hingga ke warung, pedagang kaki lima, dan buruh bergaji pas-pasan, oknum pajak menikmati hasil korupsi. Baliho raksasa, iklan televisi, dan spanduk di setiap sudut kota terus menggaungkan "Pajak untuk Pembangunan" dan "Pajak adalah wujud cinta tanah air". Namun di balik itu, pejabat pajak tidur nyenyak di rumah mewah sementara jembatan ambruk, sekolah roboh, dan orang sakit antri di puskesmas tanpa obat.

Kasus transfer pricing Rp2 triliun, suap PBB yang dipangkas Rp60 miliar, fee miliaran, emas 1,3 kilogram, dolar Singapura, dan harta miliaran di LHKPN bukan sekadar statistik. Itu adalah air mata rakyat yang diperas, keringat yang dihisap, dan harapan yang dibunuh. Oknum-oknum ini masih berani duduk di belakang meja kayu jati, memakai seragam rapi, dan berbicara tentang integritas serta reformasi. Sungguh biadab tanpa ampun.

"Bang, sabar. Jangan nak marah-marah, ingat malam Jumat."

"Astaghfirulllah, maaf, wak. Pegawai pajak korupsi membuat amarah saya naik."

(Mantan Wartawan)