"Permudah proses dan bukti pengajuan perubahan desil," tegas Berly.
Mekanisme koreksi ini penting agar data penerima subsidi tidak hanya akurat saat pertama kali dibuat, tetapi juga mampu mengikuti dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Alternatif Kebijakan: Batasi Berdasarkan Spesifikasi Kendaraan
Berly juga menawarkan pendekatan alternatif untuk mempersempit sasaran subsidi Pertalite tanpa sepenuhnya bergantung pada data kesejahteraan yang bermasalah. Salah satu caranya adalah dengan melihat karakteristik kendaraan yang digunakan masyarakat.
Ia mengusulkan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin dan usia kendaraan. Langkah ini dinilai lebih objektif dan mudah diverifikasi di lapangan.
"Batasi mobil cc lebih dari 1900 dan umur kurang dari 5 tahun beli Pertalite," jelasnya.
Menurut Berly, persoalan paling sensitif dalam kebijakan subsidi bukan sekadar besarnya penghematan anggaran negara. Faktor keadilan menjadi penentu utama apakah masyarakat dapat menerima kebijakan yang tidak populer ini.
Masyarakat sebenarnya bisa menerima kebijakan sulit selama aturan diterapkan secara transparan, adil, dan memiliki mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan data. Sebaliknya, situasi bisa berubah drastis apabila masyarakat merasa kehilangan hak membeli BBM bersubsidi karena data yang dianggap keliru, sementara kondisi ekonomi sedang sulit.
"Rakyat siap sama-sama susah. Tapi kalau merasa diperlakukan tidak adil ketika kondisi ekonomi makin sulit maka bisa bagai hutan kering di era yang mudah tersulut. Semoga tidak terjadi," pungkasnya.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri